TTI Apresiasi Keterbukaan Informasi Pokir DPRK Aceh Besar, Berharap Pimpinan DPRA Berani Umumkan Pok
TTI Apresiasi Keterbukaan Informasi Pokir DPRK Aceh Besar, Berharap Pimpinan DPRA Berani Umumkan Pokir kepada Publik
SigapNews.co id | BANDA ACEH — Transparansi Tender Indonesia (TTI) menyampaikan apresiasi atas berkembangnya keterbukaan informasi mengenai usulan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) pimpinan dan anggota DPRK Aceh Besar Tahun Anggaran 2026 yang mulai diketahui masyarakat luas.
Koordinator TTI, Nasruddin Bahar, menilai keterbukaan informasi mengenai usulan Pokir merupakan langkah penting dalam membangun transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan publik terhadap penggunaan anggaran daerah.
Menurut pemberitaan yang beredar, usulan Pokir tiga pimpinan DPRK Aceh Besar tahun 2026 mencapai sekitar Rp8,63 miliar, mencakup 62 usulan kegiatan. Data tersebut telah menjadi perhatian publik dan sejumlah organisasi masyarakat sipil. Suara Publik Aceh +1
"TTI memberikan apresiasi terhadap keterbukaan informasi Pokir di DPRK Aceh Besar. Kami berharap pimpinan DPRK dapat terus mendorong publikasi resmi seluruh usulan kegiatan, nilai anggaran, lokasi pekerjaan, hingga realisasi pelaksanaannya. Ini merupakan bentuk pertanggungjawaban moral kepada masyarakat," ujar Nasruddin Bahar.
### TTI Berharap Pimpinan DPRA Mengikuti Langkah Keterbukaan
Nasruddin menyampaikan bahwa keterbukaan informasi Pokir tidak seharusnya berhenti pada tingkat kabupaten dan kota. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) juga diharapkan mengambil langkah serupa dengan mempublikasikan daftar lengkap usulan Pokir Tahun Anggaran 2026.
"TTI berharap Ketua dan seluruh Wakil Ketua DPRA berani mengumumkan secara terbuka nilai dan daftar usulan Pokir masing-masing kepada masyarakat Aceh. Jangan sampai publik harus mencari sendiri informasi mengenai anggaran yang diperjuangkan wakil rakyatnya," tegas Nasruddin.
TTI menilai publikasi Pokir secara terbuka dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengetahui apakah usulan pembangunan benar-benar sesuai dengan kebutuhan daerah pemilihan.
Menurut Nasruddin, masyarakat berhak mengetahui sejumlah informasi penting, antara lain:
* Nilai keseluruhan usulan Pokir masing-masing pimpinan dan anggota DPRA.
* Nama program, kegiatan, serta lokasi penerima manfaat.
* Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) yang melaksanakan kegiatan.
* Nilai anggaran yang disetujui dalam APBA 2026.
* Metode pengadaan barang dan jasa serta identitas penyedia setelah ditetapkan.
* Realisasi fisik dan keuangan dari setiap kegiatan.
### Pokir Merupakan Aspirasi Rakyat, Bukan Anggaran Pribadi Anggota Dewan
TTI mengingatkan bahwa Pokir merupakan bagian dari mekanisme penyerapan aspirasi masyarakat yang selanjutnya ditelaah dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
Ketentuan mengenai Pokir DPRD antara lain diatur dalam Pasal 178 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Proses penginputan dan penelaahannya juga berkaitan dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Bangda Kemendagri +1
"Pokir bukan uang pribadi anggota dewan. Pokir merupakan usulan yang bersumber dari aspirasi masyarakat. Karena itu, pelaksanaannya harus tunduk pada mekanisme perencanaan, penganggaran, pengadaan, dan pengawasan yang berlaku," jelas Nasruddin.
TTI juga mengingatkan agar Pokir tidak dijadikan sarana untuk mengarahkan proyek kepada perusahaan tertentu atau menciptakan konflik kepentingan dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.
### TTI Dorong Transparansi Pokir Menjadi Tradisi Baru di Aceh
Nasruddin menegaskan bahwa keterbukaan informasi anggaran tidak boleh dipandang sebagai ancaman terhadap lembaga legislatif. Sebaliknya, transparansi dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap wakil rakyat.
"Apabila usulan Pokir benar-benar diperjuangkan untuk kepentingan masyarakat, tentu tidak ada alasan untuk menutup informasi mengenai kegiatan dan nilai anggarannya. Justru masyarakat dapat ikut mengawasi agar pekerjaan terlaksana dengan baik," katanya.
TTI berharap seluruh pimpinan dan anggota DPRA serta DPRK di 23 kabupaten/kota se-Aceh dapat mempublikasikan daftar Pokir melalui kanal resmi lembaga masing-masing, dengan tetap memperhatikan ketentuan keterbukaan informasi publik.
"Kami berharap keberanian membuka informasi Pokir di Aceh Besar menjadi awal budaya transparansi yang lebih luas. Sekarang masyarakat menunggu langkah pimpinan DPRA. Umumkan kepada publik berapa nilai Pokir yang diusulkan, untuk kegiatan apa, dan di mana lokasi pelaksanaannya," pungkas Nasruddin Bahar. (IG)
Editor :Say Indra G
Source : Humas TTI Aceh







