TTI Desak BGN Segera Bayar Pembangunan Dapur SPPG 3T di Bireuen

SigapNews.co id | BIREUEN : 06 November 2026 – Transparansi Tender Indonesia (TTI) mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) segera menyelesaikan pembayaran pembangunan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah 3T (tertinggal,
 terdepan, dan terluar) Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh.

Desakan tersebut disampaikan menyusul adanya keluhan rekanan pelaksana yang mengaku telah menyelesaikan pekerjaan pembangunan dapur SPPG hingga 100 persen, tetapi belum menerima pembayaran sama sekali.

Lokasi Pembangunan di Kabupaten Bireun adalah desa Krueng Meusagop kecamatan simpang mamplam, Desa Ie rob timu kecamatan simpang mamplam, desa lhe barat kecamatan jeunib. Sebagaimana diketahui ketiga desa tersebut termasuk wilayah tertinggi stunting yang merupakan prioritas BGN.

Koordinator Transparansi Tender Indonesia (TTI), Nasruddin Bahar, menilai persoalan tersebut harus mendapat perhatian serius dari pimpinan BGN, mengingat para rekanan telah mengeluarkan modal besar untuk membiayai pembangunan fasilitas yang mendukung program strategis pemerintah.

Menurut informasi yang diterima TTI, rekanan kini menghadapi tekanan keuangan akibat belum diterimanya pembayaran. Sementara itu, pemasok material bangunan terus menagih kewajiban pembayaran yang disebut mencapai miliaran rupiah.

"Bagaimana mungkin pekerjaan pembangunan dapur SPPG sudah diselesaikan 100 persen, tetapi rekanan belum menerima pembayaran satu rupiah pun? Di sisi lain, mereka terus dikejar pemasok material yang menagih utang hingga miliaran rupiah. Kondisi seperti ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut," tegas Nasruddin Bahar dalam pernyataan TTI.

Rekanan Terancam Mengalami Kerugian Besar

TTI menilai keterlambatan pembayaran, apabila terbukti telah melewati batas waktu yang disepakati, bukan sekadar persoalan administrasi. Kondisi tersebut dapat menimbulkan dampak ekonomi serius bagi perusahaan pelaksana, pemasok material, pekerja bangunan, dan pelaku usaha lokal.

Rekanan yang telah menggunakan modal sendiri untuk menyelesaikan pembangunan tentu membutuhkan kepastian pengembalian biaya sesuai perjanjian yang berlaku.

"Jangan sampai rekanan yang telah bekerja menyelesaikan pembangunan justru terancam bangkrut karena tidak mendapatkan kepastian pembayaran. Mereka memiliki kewajiban kepada pemasok semen, besi, pasir, batu, dan berbagai kebutuhan konstruksi lainnya," ujar Nasruddin.

TTI juga mengingatkan bahwa persoalan tersebut berpotensi menimbulkan efek berantai terhadap perekonomian masyarakat setempat apabila utang kepada pemasok dan pekerja tidak segera terselesaikan.

TTI Minta Kepala BGN Turun Tangan

TTI mendesak pimpinan BGN melakukan pemeriksaan langsung terhadap status pembangunan, proses verifikasi, dan administrasi pembayaran dapur SPPG 3T di Kabupaten Bireuen.

TTI menyampaikan lima tuntutan kepada BGN:

* Segera menyelesaikan pembayaran terhadap pekerjaan pembangunan dapur SPPG yang telah dinyatakan selesai, memenuhi persyaratan, dan layak dibayarkan sesuai perjanjian.

* Menjelaskan secara terbuka penyebab belum dilakukannya pembayaran kepada rekanan.

* Memastikan apakah terdapat hambatan administrasi, verifikasi teknis, penilaian bangunan, atau pencairan anggaran.

* Menetapkan jadwal pembayaran yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berhak.

* Mengevaluasi mekanisme pengelolaan pembangunan SPPG di wilayah 3T agar persoalan serupa tidak terus berulang.

Jangan Sampai Program MBG Menimbulkan Persoalan Baru

TTI menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis merupakan program pemerintah yang memiliki tujuan penting dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah.

Namun, keberhasilan program tersebut juga perlu didukung tata kelola pembangunan infrastruktur yang transparan, akuntabel, dan memberikan kepastian kepada pihak pelaksana.

"TTI mendukung program pemerintah untuk meningkatkan gizi anak bangsa. Tetapi jangan sampai pembangunan dapur MBG justru menyisakan persoalan utang miliaran rupiah di tengah masyarakat akibat ketidakjelasan pembayaran," tegas Nasruddin.

Persoalan pembayaran pembangunan SPPG wilayah 3T juga pernah menjadi perhatian di daerah lain. Pada 2 April 2026, Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi menyatakan bahwa pihaknya sedang menyelesaikan pembayaran pembangunan dapur di kawasan terpencil Kepulauan Riau. 

Sementara itu, BGN melalui siaran pers 6 Agustus 2026 menegaskan bahwa percepatan pembangunan dan aktivasi SPPG wilayah 3T merupakan bagian dari prioritas penyelenggaraan MBG. Badan Gizi Nasional

TTI Desak BGN Segera Bayar Pembangunan Dapur SPPG 3T di Bireuen: Pekerjaan Sudah 100 Persen, Rekanan Menjerit Dikejar Utang Material Miliaran Rupiah

TTI Akan Kawal Persoalan Hingga Ada Kepastian

TTI meminta BGN memberikan penjelasan resmi kepada para rekanan di Kabupaten Bireuen, termasuk mengenai siapa pihak yang bertanggung jawab atas pembayaran berdasarkan kontrak atau perjanjian kerja sama.

Menurut TTI, apabila seluruh kewajiban pelaksana telah dipenuhi, maka penyelesaian hak pembayaran harus dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

"Negara harus hadir memberikan kepastian. Jangan sampai pihak yang telah membangun fasilitas untuk mendukung program pemerintah justru dibiarkan menanggung beban utang tanpa kejelasan kapan pembayaran diterima," pungkas Nasruddin Bahar.

Transparansi Tender Indonesia (TTI) menyatakan akan terus mengawal persoalan ini dan meminta BGN membuka informasi yang transparan mengenai status pembayaran pembangunan dapur SPPG 3T di Kabupaten Bireuen.

Nasruddin Bahar Koordinator Transparansi Tender Indonesia (TTI) Banda Aceh, 6 November 2026. (IG)