Benarkah JKA akan Dihapus, dan Bagaimana Nasip Rakyat Aceh

Kartu peserta jaminan kesehatan Aceh
Banda Aceh | Aceh News - Keputusan Pemerintah Provinsi Aceh menghapus program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) tuai polimik berbagai kalangan masyarakat, salah satunya tokoh nasyarakat di aceh besar yang enggan namanya dipublikasi, sebut saja cekwan.
Cekwan menilai, kebijakan tersebut merugikan bahkan menyakiti hati masyarakat Aceh. Sebab, keputusan penghapusan JKA diambil ditengah kondisi dimana masyarakat tengah dihadapi wabah Covid-19.
"Ini menurut saya kebijakan Pemerintah Aceh "sakit," kata cekwan minggu 20 maret 2022
Saat ini, menurutnya, masyarakat Aceh sedang kesulitan ekonomi, akibat dampak Pandemi yang melanda Negara ini. Ditambah lagi dengan pemerintah Aceh membuat kebijakan ini, menjadikan hidup rakyat semakin terjepit dan bagaimana nasib rakyat miskin kalau JKA dihapus oleh pemerintah aceh, ini kan tidak masuk di akal, tutur cekwan, salah satu tokoh masyarakat.
Cekwan juga menyebutkan, kalau jaminan kesehatan aceh ( JKA ) dihapus oleh pemerintah berarti pemerintah aceh tidak memikirkan lagi nasib rakyat aceh, karna rakyat aceh sudah sangat melarat, jangan di buat melarat, ini sama saja secara tidak langsung membunuh masyarakat sendiri secara perlahan lahan.
Ia juga menuturkan, kita mengetahui kalau rakyat kita masih banyak yang miskin, jadi janganlah pemerintah aceh menghapus jaminan kesehatan aceh ( JKA ), karna dengan itu masyarakat bisa terbantu untuk berobat, kalau ini dihapus bagaimana nasib rakyat kiskin untuk berobat, ucapnya.
"Mau menghapus dana bantuan lain, silahkan. Asal jaminan kesehatan dan pendidikan tetap ditanggung pemerintah. Jadi, pemerintah Aceh harus memikirkan nasib rakyat. sebab biaya kesehatan sangat mahal," ujarnya.
Lebih jauh, cekwan menganggap kebijakan yang di ambil pemerintah Aceh tidak mendasar, jika karena alasan dana Otonomi Khusus (Otsus) dari pemerintah pusat menipis. Akan tetapi disisi lain ia melihat Pemerintah Aceh selalu ada silpa hingga Rp 4 triliun setiap tahunnya.
Untuk itu, Ia mengingatkan Pemerintah Aceh jika ingin mengambil kebijakan haruslah melakukan pertimbangan yang benar-benar matang terlebih dahulu, sehingga tidak terkesan keputusannya. (Adis)
Editor :Say Indra G