Pengurus ARA Berdiskusi Dengan Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekontruksi Aceh

SigapNews.co id | ACEH TENGAH – Kordinator dan Rekan-rekannya  Aliansi Relawan Wilayah Tengah (ARA) Aceh, bertemu dan berdiskusi dengan Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi untuk Provinsi Aceh,  di Cafe ARB Jalan Lebe Kader pada Rabu (15/04/2026).

Dari Hasil Diskusi tadi malam dengan Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi Dan Re_Konstruksi Untuk Provinsi Aceh; Syafrizal, Pemerintah janji Akan Gelontorkan Dana Bencana Rp. 824,8 Miliar, ke Aceh dan Sebagian untuk Wilayah Tengah.

Dalam pertemuan diskusi tersebut, menurut Ketua Kordinator ARA, Yunadi HR kepada awak media  AcehNews.co id, pada Kamis 16 April 2026, mengungkap sejumlah poin krusial terkait arah pemulihan pasca bencana Aceh, diantaranya :

1. Dana Pengembalian dan TKD untuk Aceh 824,8 Milyar; Fokus Utama pada pemulihan pasca Bencana Aceh. Diluar dana Rencana Induk ( 2026 - 2028; 100,2 Trilyun Bencana Sumatera). antara lain, untuk Aceh Tengah dan bener Meriah, Jalan Takengon-Bintang 10 Milyar, jalan KKA  Aceh Utara - Bener Meriah ( Perawatan Rutin).

2. Dalam Master Plan ( Rencana Induk ) yang dalam waktu dekat akan dirilis,  juga akan dilakukan Perpanjangan Runaway Bandara Rembele dan Bandara Di Gayo Lues juga Aceh Tenggara ( perpanjangan dan pelebaran) dan kita sampaikan juga Kiranya melengkapi semua kebutuhan kebandaraan termasuk ILS ( Instrumen Landing System); sehingga, juga Sebagai Bagian Mitigasi Kebencanaan jangka panjang.

3. Pelibatan Unsur Publik/Masyarakat sesuai dengan UU 24 Tahun 2007, PP 21 Tahun 2008. Diupayakan Dibentuk Media Center yang Responsif ( Terbuka dan Tanggap) terkait informasi, progress penanganan, dan pengawasan proses pemulihan, rehab dan Rekonsruksi Pasca Bencana Aceh.

4. Beberapa kegiatan Relawan di Wilayah Tengah Aceh dimungkinan untuk Disinergikan dengan Satgas dan Kementrian terkait, Termasuk Kemenrian PKP.

5. Nilai kewajaran Porsi pagu Huntap akan disesuaikan dan diupayakan profesional untuk skema dan kualitas Huntap.

6. Semua Korban Bencana yang belum terdata, harus terbuka untuk terus dilengkapi dan mendapatkan haknya.

7. Mendorong Revisi Tata ruang/Zonasi lahan di 4 kabupaten Wilayah Tengah, untuk di Finalisasi dan Di publikasi.

8. Kita juga mengusulkan Dibentuk Tim Staffsus Presiden untuk Provinsi Aceh, Untuk kebencanaan dan Optimalisasi, alselerasi dan pemanfaatan yg tepat terkait Otsus Aceh.

Ketua Kordinator ARA Yunadi HR berharap," terkait jalan dan jembatan pada akses Jalan Nasional dan Provinsi ada upaya segera dibangun permanen, terkait Perluasan dan perpanjangan Landasan Bandara Rembele dan Bandara lainnya di wilayah tengah aceh, kita harapkan dengan kelengkapan ILS yang memadai," ujarnya.

"Terkait Tim Staffsus Presiden Untuk Aceh, pada Bidang kebencanaan dan Optimalisasi dan akselerasi penggunaan dan pemanfaatan dana Otsus, adalah hal strategis yang sangat wajar untuk segera kita wujudkan," harap Yunadi HR.

Tim kordinator Relawan lain juga menegaskan bahwa seluruh korban bencana yang belum terdata harus tetap diberi ruang untuk melengkapi data dan memperoleh haknya.

Di sisi lain, revisi tata ruang dan zonasi lahan di empat kabupaten wilayah tengah Aceh didorong untuk segera difinalisasi dan dipublikasikan sebagai langkah penting dalam mitigasi bencana ke depan.

Di waktu yang sama Syafrizal menyampaikan," Dana pengembalian dan Transfer ke Daerah (TKD) untuk Aceh mencapai Rp. 824,8 miliar, yang difokuskan pada pemulihan pasca-bencana. Angka ini berada di luar skema besar Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sumatera 2026–2028 yang nilainya mencapai Rp.100,2 Triliun," ucap Safrizal.

"Syafrizal juga menegaskan pentingnya pelibatan masyarakat sesuai amanat UU Nomor 24 Tahun 2007 dan PP Nomor 21 Tahun 2008. Dalam konteks ini, Selain itu, berbagai kegiatan relawan di wilayah tengah Aceh diharapkan dapat disinergikan dengan Satgas dan kementerian terkait, termasuk Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP)," tegas Syafrizal 

Tak hanya itu, lanjut Syafrizal," dalam master plan yang segera dirilis, pemerintah juga merencanakan pengembangan infrastruktur strategis, termasuk perpanjangan runway Bandara Rembele dan bandara di wilayah Gayo Lues / Aceh Tenggara," paparnya.

Ia juga menambahkan," persoalan hunian tetap (huntap) juga menjadi perhatian khusus. Pemerintah disebut akan menyesuaikan pagu anggaran secara proporsional agar kualitas dan skema pembangunan tetap memenuhi standar kelayakan," tandas  Ketua satuan tugas percepatan  rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh. (IG)