Red Flag Pengadaan Aceh Tengah 2026: Rp168 Miliar dalam 867 Paket, Dominasi Pengadaan Langsung dan K

SigapNews.co id | ACEH TENGAH — Transparansi Tender Indonesia (TTI) menyoroti sejumlah indikator risiko dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah tahun anggaran 2026.

Berdasarkan analisis terhadap 867 catatan paket pengadaan dengan total nilai mencapai Rp168.077.577.492 atau Rp168,08 miliar, TTI menemukan pola konsentrasi penyedia, dominasi metode pengadaan langsung, serta sejumlah paket konstruksi dengan nilai mendekati Rp400 juta.

Koordinator Transparansi Tender Indonesia (TTI), Nasruddin Bahar, menilai temuan tersebut patut menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, Inspektorat, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), dan aparat penegak hukum.

“Pengadaan barang dan jasa tidak cukup dinilai dari terserapnya anggaran dan selesainya proses pemilihan penyedia. Publik berhak mengetahui apakah prosesnya kompetitif, penyedianya memenuhi kualifikasi, harga pekerjaannya wajar, dan hasilnya benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegas Nasruddin dalam pernyataan yang disiapkan TTI.

* 626 Paket Pengadaan Langsung Bernilai Rp73,95 Miliar *

Hasil pengolahan data menunjukkan sebanyak 626 paket dilaksanakan melalui metode pengadaan langsung, dengan total nilai Rp73,95 miliar. Angka tersebut setara dengan 72,2 persen dari keseluruhan jumlah paket yang dianalisis.

Sementara itu, 58 paket dilaksanakan melalui tender senilai Rp65,02 miliar, 176 paket melalui e-purchasing senilai Rp27,78 miliar, dan tujuh paket melalui seleksi senilai Rp1,33 miliar.

TTI mengingatkan bahwa dominasi pengadaan langsung perlu diikuti pengawasan ketat, khususnya untuk menguji apakah perencanaan dan pembentukan paket dilakukan berdasarkan kebutuhan yang objektif atau justru berpotensi mengurangi ruang persaingan.

“Jangan sampai mekanisme pengadaan langsung yang seharusnya memberikan efisiensi justru membuka ruang bagi praktik pengaturan penyedia dan pemecahan pekerjaan. Ini harus diuji melalui dokumen perencanaan, pemilihan, dan kontrak,” ujar Nasruddin.

* Puluhan Paket Konstruksi Mendekati Rp400 Juta *

Temuan lain yang menjadi perhatian TTI adalah 71 paket pengadaan langsung pekerjaan konstruksi bernilai lebih dari Rp200 juta hingga kurang dari Rp400 juta.

Dari jumlah tersebut, enam paket tercatat bernilai di atas Rp390 juta, antara lain paket yang dilaksanakan oleh CV. Tuah Miko senilai Rp399.594.456, PT. Tanoga Sinar Nusantara Rp399.517.902, CV. Fahlevi Singkite Rp399.468.129, CV. Astro Konstruksi Rp399.450.929, serta dua paket CV. Artika Jaya masing-masing Rp399.392.654 dan Rp399.270.050.

TTI menilai pola nilai kontrak yang berada sangat dekat dengan batas nilai metode pengadaan tertentu layak menjadi sampel audit, terutama untuk memastikan tidak terjadi pemecahan paket yang seharusnya dilaksanakan melalui metode pemilihan lain.

Namun, TTI menegaskan bahwa besaran nilai kontrak semata tidak dapat dijadikan dasar menyimpulkan adanya pelanggaran.

* Penyedia Berulang, TTI Pertanyakan Pemerataan dan Kemampuan Paket *

TTI juga mengidentifikasi sejumlah penyedia yang memperoleh paket dalam jumlah relatif besar.

CV. Penus Graphindo Consultant tercatat menangani 36 paket senilai Rp1,79 miliar. CV. Multi Engineering Design menangani 33 paket senilai Rp1,41 miliar, sementara CV. Centralindo Consultant memperoleh 30 paket dengan total nilai Rp548,31 juta.

Di kelompok penyedia lain, CV. Burni Vevilon Konstruksi tercatat memperoleh 28 paket senilai Rp6,35 miliar, CV. Artika Jaya 24 paket senilai Rp4,31 miliar, CV. Fajar Lestari 23 paket senilai Rp3,47 miliar, dan CV. Penemas 18 paket senilai Rp5,71 miliar.

Menurut TTI, perolehan banyak paket oleh satu penyedia tidak serta-merta bertentangan dengan hukum. Namun, kondisi tersebut perlu diuji berdasarkan metode pengadaan, waktu pelaksanaan kontrak, kapasitas penyedia, dan persyaratan Sisa Kemampuan Paket (SKP) yang berlaku.

“TTI meminta agar kemampuan penyedia diperiksa secara sungguh-sungguh. Jika terdapat kontrak yang berjalan bersamaan, harus dipastikan sumber daya personel, peralatan, modal, serta kemampuan paketnya benar-benar memenuhi ketentuan,” tegas Nasruddin.

* Dua Dinas Mengelola Nilai Pengadaan Lebih dari Rp123 Miliar *

Data menunjukkan Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Aceh Tengah mencatat 326 paket dengan nilai sekitar Rp48,39 miliar.

Sementara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mencatat 190 paket senilai Rp74,83 miliar.

Kedua dinas tersebut secara gabungan mencatat 516 paket bernilai sekitar Rp123,22 miliar, sehingga menjadi prioritas pemeriksaan TTI berdasarkan konsentrasi nilai anggaran.

Dalam pengadaan langsung di Dinas Perumahan dan Permukiman, CV. Burni Vevilon Konstruksi dan CV. Artika Jaya masing-masing tercatat menangani 18 paket.

TTI menilai pemerintah daerah perlu menjelaskan mekanisme pemilihan penyedia, penyusunan harga perkiraan sendiri, pembentukan paket, serta sistem pengendalian internal untuk mencegah konflik kepentingan.

Selain itu, TTI menemukan 53 kemunculan kode RUP berulang dalam dataset. Pengulangan tersebut perlu direkonsiliasi dengan data kontrak dan transaksi, karena tidak selalu menunjukkan paket ganda atau penyimpangan.

* TTI Desak Inspektorat dan APH Lakukan Audit Berbasis Risiko *

Nasruddin menyatakan bahwa TTI akan mendorong klarifikasi resmi terhadap Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, khususnya organisasi perangkat daerah yang memiliki konsentrasi paket dan nilai pengadaan terbesar.

Menurutnya, terdapat lima hal yang mendesak diperiksa, yakni kewajaran pemaketan pekerjaan, mekanisme penetapan penyedia, kepatuhan terhadap persyaratan SKP, potensi konflik kepentingan, serta kesesuaian pekerjaan di lapangan dengan spesifikasi kontrak dan pembayaran.

TTI juga mengingatkan bahwa Pasal 38 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 mengatur pengadaan langsung pekerjaan konstruksi dengan nilai paling banyak Rp400 juta. Karena itu, paket-paket yang nilainya mendekati batas tersebut harus dinilai berdasarkan substansi pekerjaan dan perencanaannya, bukan sekadar nominal kontrak. JDIH PU +1

“Jangan hanya memeriksa apakah nilai kontraknya berada di bawah batas pengadaan langsung. Periksa juga apakah pekerjaan tersebut merupakan satu kesatuan yang semestinya tidak dipisahkan, apakah pemilihan penyedia objektif, dan apakah pekerjaan benar-benar dilaksanakan sesuai kontrak,” kata Nasruddin.

TTI meminta Bupati Aceh Tengah memberikan perhatian terhadap hasil evaluasi pengadaan, serta mendorong Inspektorat dan unit kerja pengadaan barang/jasa melakukan pemeriksaan terhadap paket-paket yang memiliki indikator risiko tinggi.

Apabila dalam pemeriksaan ditemukan bukti awal penyalahgunaan kewenangan, pengaturan pengadaan, atau indikasi kerugian keuangan negara, TTI mendorong agar temuan tersebut ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum sesuai kewenangannya.

TTI : Uang Rakyat Harus Dipertanggungjawabkan 

“Anggaran Rp168 miliar bukan angka kecil. Setiap rupiah harus dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai pengadaan barang dan jasa hanya menjadi rutinitas pembagian pekerjaan kepada kelompok penyedia tertentu, sementara prinsip persaingan sehat, efisiensi, dan akuntabilitas terabaikan,” tegas Nasruddin.

TTI menegaskan bahwa seluruh temuan tersebut masih merupakan indikator risiko berdasarkan analisis data pengadaan, bukan kesimpulan telah terjadi tindak pidana korupsi.

Asas praduga tak bersalah harus tetap dijunjung tinggi. Seluruh penyedia, pejabat pengadaan, dan organisasi perangkat daerah yang disebutkan berhak memberikan klarifikasi, tanggapan, serta dokumen pembanding terhadap hasil analisis TTI.

Hingga naskah ini disusun, belum ada tanggapan resmi dari Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah maupun penyedia yang disebutkan dalam laporan. Pernyataan TTI dalam naskah ini merupakan draf untuk dikonfirmasi sebelum dipublikasikan.

TTI menegaskan bahwa transparansi pengadaan bukan sekadar keterbukaan angka, melainkan keberanian memastikan anggaran publik benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat. (IG)