TTI BONGKAR DUGAAN MARK-UP KOMPUTER DISDIK ACEH 2026: HARGA PASAR Rp14 JUTA, KONTRAK Rp29 JUTA PER U

SigapNews.co id | BANDA ACEH : 12 November 2026 — Transparansi Tender Indonesia (TTI) mengungkap indikasi ketidakwajaran harga dalam pengadaan komputer pada Dinas Pendidikan Aceh Tahun Anggaran 2026. Temuan awal TTI menunjukkan adanya selisih harga mencolok antara nilai kontrak pengadaan pemerintah dan harga komputer yang ditawarkan di toko daring.

Selisih Rp15 juta per unit, TTI desak Kepala Dinas Pendidikan Aceh buka spesifikasi teknis dan Kajati Aceh turun tangan mengusut dugaan ketidakwajaran harga pengadaan.

Berdasarkan penelusuran TTI, komputer yang diduga memiliki spesifikasi teknis sama ditawarkan di toko daring dengan harga sekitar Rp14 juta per unit. Namun, harga komputer dalam kontrak pengadaan Dinas Pendidikan Aceh disebut mencapai Rp29 juta per unit.

Artinya, terdapat selisih harga sebesar Rp15 juta untuk setiap unit komputer, atau harga kontrak sekitar 107,14 persen lebih mahal dibandingkan harga pembanding di toko daring.

Perbedaan harga tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai proses survei pasar, penyusunan harga perkiraan sendiri, kewajaran harga kontrak, serta transparansi pengadaan yang menggunakan uang rakyat.

Koordinator TTI, Nasruddin Bahar, menegaskan bahwa selisih harga sebesar itu tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa.

“Ini uang rakyat, bukan uang pribadi pejabat. Kalau komputer dengan spesifikasi yang sama bisa dibeli masyarakat melalui toko daring seharga Rp14 juta, mengapa pemerintah justru berkontrak Rp29 juta per unit? Ada selisih Rp15 juta yang wajib dijelaskan. Jangan sampai anggaran pendidikan menjadi ruang pemborosan uang negara,” tegas Nasruddin.

TTI Tantang Kepala Dinas Pendidikan Aceh Buka Spesifikasi Teknis

TTI mendesak Kepala Dinas Pendidikan Aceh segera membuka seluruh spesifikasi teknis komputer yang diadakan pada Tahun Anggaran 2026.

Menurut Nasruddin, keterbukaan tersebut merupakan langkah penting untuk menguji kewajaran harga sekaligus memastikan tidak terjadi praktik penggelembungan harga dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

“TTI menantang Kepala Dinas Pendidikan Aceh untuk membuka secara transparan merek, tipe, prosesor, RAM, kapasitas penyimpanan, sistem operasi, kelengkapan perangkat, masa garansi, harga satuan, dan seluruh spesifikasi teknis komputer yang dibeli. Biarkan masyarakat Aceh membandingkan sendiri harga kontrak pemerintah dengan harga yang ditawarkan toko daring lainnya,” ujarnya.

Nasruddin menegaskan, masyarakat berhak mengetahui barang apa yang dibeli pemerintah menggunakan anggaran pendidikan dan apakah harga yang dibayarkan sesuai dengan kondisi pasar.

“Kalau harga Rp29 juta per unit memang wajar, buka dokumennya dan jelaskan komponen biayanya. Jangan biarkan publik bertanya-tanya mengapa harga kontrak pemerintah mencapai lebih dari dua kali lipat harga pembanding yang kami temukan,” katanya.

TTI juga meminta Dinas Pendidikan Aceh membuka jumlah unit komputer yang dibeli, total nilai kontrak, identitas penyedia, metode pemilihan penyedia, serta komponen biaya tambahan yang diperhitungkan dalam harga kontrak.

TTI Desak Kajati Aceh Usut Dugaan Mark-Up

TTI secara tegas mendesak Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh mengambil langkah hukum sesuai kewenangannya untuk menelusuri dugaan ketidakwajaran harga pengadaan komputer tersebut.

Nasruddin menilai perbedaan harga Rp15 juta per unit merupakan indikator risiko yang cukup serius untuk dilakukan penelaahan awal terhadap dokumen pengadaan.

“Kami menunggu sikap tegas Kajati Aceh. Jangan sampai dugaan ketidakwajaran harga pengadaan komputer ini berlalu tanpa pemeriksaan. Kejati Aceh harus memastikan apakah penetapan harga kontrak tersebut memiliki dasar yang sah atau justru ditemukan unsur penyimpangan,” tegas Nasruddin.

TTI meminta aparat penegak hukum menelusuri proses perencanaan kebutuhan, survei harga pasar, penyusunan harga perkiraan sendiri, negosiasi harga, penetapan penyedia, hingga pemeriksaan barang yang diterima.

Selain itu, pemeriksaan perlu memastikan tidak terdapat konflik kepentingan, pengaturan harga, ataupun praktik lain yang berpotensi merugikan keuangan negara.

Selisih Rp15 Juta Per Unit, Berapa Total Anggaran yang Dipertaruhkan?

TTI mengingatkan bahwa apabila selisih harga tersebut terjadi pada pengadaan dalam jumlah besar, nilai ketidakwajaran anggaran yang perlu dijelaskan dapat meningkat secara signifikan.

Sebagai ilustrasi, setiap 100 unit komputer dengan selisih harga Rp15 juta akan menghasilkan akumulasi selisih sebesar Rp1,5 miliar. Angka tersebut merupakan simulasi matematis, bukan nilai kerugian negara atau jumlah pembelian yang telah terverifikasi.

Nasruddin menegaskan bahwa pengadaan komputer untuk kepentingan pendidikan seharusnya dilaksanakan dengan prinsip efisiensi, transparansi, persaingan sehat, dan akuntabilitas.

“Anggaran pendidikan semestinya digunakan untuk meningkatkan kualitas sekolah dan pembelajaran. Setiap rupiah harus memberikan manfaat maksimal bagi peserta didik, bukan menimbulkan pertanyaan karena harga pengadaan yang jauh lebih tinggi dibandingkan harga pasar,” ujarnya.

TTI mengakui bahwa harga penawaran toko daring tidak serta-merta dapat dibandingkan secara langsung dengan harga kontrak pemerintah tanpa pemeriksaan lebih lanjut. Perbandingan harus memperhatikan kesamaan merek dan tipe, spesifikasi lengkap, pajak, pengiriman, instalasi, perangkat lunak, layanan purnajual, serta ketentuan garansi.

Namun, menurut TTI, alasan tersebut justru memperkuat pentingnya keterbukaan dokumen pengadaan agar kewajaran harga dapat diuji secara objektif.

TTI: Jangan Tutupi Informasi Pengadaan dengan Uang Rakyat

Nasruddin menegaskan bahwa TTI akan terus mengawal persoalan tersebut dan mendorong Dinas Pendidikan Aceh memberikan klarifikasi resmi kepada masyarakat.

“Kami tidak sedang menuduh seseorang melakukan korupsi tanpa bukti. Tetapi ketika ditemukan selisih harga sebesar Rp15 juta per unit, pemerintah memiliki kewajiban moral dan administratif untuk menjelaskan dasar penetapan harga itu. Jangan sampai keterbukaan informasi baru dilakukan setelah aparat penegak hukum turun tangan,” tegasnya.

TTI juga meminta Kejati Aceh tidak berhenti pada pemeriksaan administratif apabila nantinya ditemukan bukti permulaan yang mengarah pada dugaan tindak pidana korupsi.

“TTI menunggu dua hal: keberanian Kepala Dinas Pendidikan Aceh membuka seluruh spesifikasi teknis dan dokumen harga pengadaan, serta ketegasan Kajati Aceh menelusuri dugaan mark-up ini. Jangan biarkan uang pendidikan dibelanjakan tanpa pertanggungjawaban yang jelas,” pungkas Nasruddin Bahar.

TTI menegaskan bahwa seluruh temuan tersebut masih merupakan indikasi awal yang harus diverifikasi. Selisih harga belum dapat dinyatakan sebagai kerugian keuangan negara tanpa pemeriksaan dan perhitungan oleh pihak berwenang. Semua pihak tetap harus diperlakukan berdasarkan asas praduga tak bersalah. (IG)