Masyarakat Sp 4 Rajawali Melapor ke Polsek Ketol, Diduga Ada Kecurangan Pengelolaan BUMK

SIGAPNEWS.CO.ID | TAKENGON - Masyarakat Simpang Empat Rajawali mendatangi polsek ketol, diduga pengurus Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) tidak transparan dan ada kejanggalan dalam pengelolan Simpan Pinjam (SPP) sehingga sebagian masyarakat kampung simpang 4 rajawali melapor ke Polsek.

Masyarakat yang hadir langsung di Terima oleh kapolsek Ketol Iptu Jadi Rivai D.B di dampingin Kanit Reskrim, Kanit Binmas, Dan Para Jajarannya Polsek Di Tempat Biasa di adakan Acara Jum'at Curhat. 

Kapolsek dalam penyampaian siap menampung keluhan dan permasalahan yang akan di sampaikan sesuai data dan permasalahan.

"Agar bisa kita selesaikan dengan bersama sama," ungkap Hadi Rivai. 

Masyarakat merasa dalam penyaluran dana pinjaman milik kampung ini tidak adil, bahkan di anggap berpihak kepada aparat kampung untuk pinjaman yang nilai nya lebih besar, sementara masyarakat hanya mendapatkan pinjaman hanya lebih kecil.

Seperti masyarakat yang melapor rata - rata hanya mendapatkan pinjaman 1 jt hingga 2 jt an saja, dan itu pun proses nya agak sulit, harus ada jaminan, bahkan yang sudah ada jaminan pun belum tentu dapat, sementara dari pengurus BUMK sendiri bisa mendapatkan pinjaman 10 jt, 17 jt, hingga 38 jt, bahkan dengan nama yang sama dan satu keluarga bisa mendapat pinjaman dengan total 71 jt.

"Merasa tidak adil dan tidak transparan dalam penyaluran dana pinjaman, masyarakat berinisiatif membuat laporan, agar permasalahan ini bisa lebih jelas dan terang benderang, kalau pun nanti ada yang menyelewengkan anggaran SPP tersebut, agar bisa di usut tuntas," ungkap seorang Warga. 

Di dalam pertemuan musyawarah bersama Kapolsek Ketol Iptu Hadi Rivai D.B, menerangkan, bahwa akan menindaklanjuti laporan ini dan memproses semua laporan masyarakat yang dipersoalkan dan akan segera memanggil semua pihak yang terkait dalam permasalahan BUMK tersebut.

"Dan kita berharap kepada masyarakat yang hadir harap bersabar dan mau menunggu proses karena banyaknya anggota dalam BUMK tersebut dan pemeriksaan lumayan lama dan kami minta waktu 2 minggu untuk memberi jawaban hasil pemeriksaan kami," tegas Hadi Rivai.(Tim)