Poleh Mi Ko Gayo: Mengembalikan Kewarasan Pembangunan untuk Dataran Tinggi yang Terluka

Oleh: Chaidir Toweren
“Poleh mi ko Gayo.”

SigapNews co id : TAKENGON | Kembalilah normal, wahai Tanah Gayo.
Ungkapan ini tidak lahir dari romantisme kedaerahan semata. Ia adalah kalimat pendek yang memuat kelelahan panjang, gugatan yang disampaikan dengan nada rendah, namun mengandung pertanyaan mendasar tentang arah pembangunan dan kehadiran negara di wilayah dataran tinggi Gayo (Aceh).

"Gayo" Seperti banyak daerah lain di Indonesia, telah lama diminta untuk bertahan, bersabar, dan memahami keterbatasan. Namun hingga hari ini, kesabaran itu belum sepenuhnya dibalas dengan pemulihan yang adil dan berkelanjutan.

Gayo bukan sekadar satu wilayah administratif. Ia adalah ruang geografis dan kultural yang luas, mencakup Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Gayo Lues, serta kantong-kantong masyarakat Gayo di Lokop Serbajadi, Peunaron, Simpang Jernih, dan Pulo Tiga. Di kawasan pegunungan inilah hidup masyarakat yang terbiasa menghadapi alam keras, menjunjung tinggi adat, serta memelihara martabat melalui kerja dan ketahanan sosial.

Sejarah nasional mencatat bahwa Tanah Gayo bukan daerah pinggiran dalam arti historis. Dari wilayah inilah, melalui Radio Rimba Raya, dunia pertama kali mendengar bahwa Indonesia tetap berdiri sebagai negara merdeka. Ketika informasi kemerdekaan dibungkam akibat agresi militer Belanda, Radio Rimba Raya menyiarkan keberadaan Republik Indonesia dari rimba Aceh. Gayo, dari wilayah yang sunyi dan jauh dari pusat kekuasaan, menjadi corong keberanian dan kesetiaan terhadap republik.

Namun sejarah juga menyimpan ironi. Setelah negara berdiri kokoh, wilayah-wilayah yang dahulu berada di garis depan sering kali justru tertinggal dalam agenda pembangunan jangka panjang. Pertanyaan yang kemudian muncul, dan terus berulang hingga hari ini, adalah apakah Gayo kembali terlupakan dalam arsitektur kebijakan nasional?
Pertanyaan itu terasa semakin relevan pascabencana longsor besar yang terjadi pada 26 November 2025.

Longsor ini bukan sekadar peristiwa geologis, melainkan tragedi kemanusiaan yang memperlihatkan rapuhnya infrastruktur di kawasan dataran tinggi. Akses jalan terputus, jembatan penghubung menuju Aceh Utara dan Bireuen lumpuh total. Jalur strategis Bener Meriah–Takengon tidak dapat dilalui, demikian pula Takengon–Gayo Lues. Dalam waktu singkat, Gayo seperti terisolasi di tanahnya sendiri.

Dampak bencana tersebut melampaui kerusakan fisik. Aktivitas ekonomi terganggu, distribusi logistik terhambat, pelayanan kesehatan tidak berjalan optimal, dan pendidikan tersendat.

Mobilitas masyarakat menjadi taruhan harian antara kebutuhan hidup dan risiko keselamatan. Namun, di tengah kondisi tersebut, karakter sosial masyarakat Gayo kembali terlihat. Tidak ada euforia keluhan yang berlebihan, tidak pula tuntutan dengan nada amarah. Yang muncul justru ketegaran, kesediaan menahan diri, dan upaya bertahan secara kolektif.

Sikap ini kerap dipuji sebagai bentuk kearifan lokal. Namun di sisi lain, ada risiko ketika ketabahan masyarakat ditafsirkan sebagai tanda bahwa situasi masih dapat ditoleransi. Padahal, ketahanan sosial bukan alasan untuk membiarkan ketimpangan struktural terus berlangsung.

Kesabaran masyarakat tidak seharusnya menjadi justifikasi bagi lambannya pemulihan.
Memang, dalam beberapa bulan terakhir, akses jalan mulai dapat dilalui kembali. Akan tetapi, kondisi tersebut masih jauh dari kata normal.

Jalur darat di sejumlah titik memaksa kendaraan melintasi jurang terjal, menyeberangi sungai, dan sepenuhnya bergantung pada cuaca. Keselamatan perjalanan sering kali ditentukan oleh keberanian pengemudi, bukan oleh standar infrastruktur yang layak. Keadaan darurat seolah dinormalisasi.

Di sinilah persoalan pembangunan menjadi krusial. Apakah kehadiran negara berhenti pada tahap tanggap darurat, atau berlanjut pada pemulihan yang dirancang dengan visi jangka panjang?

Masyarakat Gayo tidak menuntut kemewahan. Yang mereka harapkan adalah pembangunan infrastruktur yang sungguh-sungguh: jalan dan jembatan yang dirancang berdasarkan mitigasi bencana, perencanaan yang mempertimbangkan karakter geologis dataran tinggi, serta konsistensi anggaran yang tidak mudah terhenti oleh siklus politik.
Selain infrastruktur darat, isu konektivitas udara menjadi harapan penting bagi masa depan Gayo.

Bandara Rembele selama ini disebut sebagai bandara terbesar kedua di Aceh setelah Bandara Sultan Iskandar Muda. Namun dalam praktiknya, bandara ini belum berfungsi optimal dan berkelanjutan. Padahal, bagi wilayah seperti Gayo, akses udara bukan sekadar simbol modernitas, melainkan kebutuhan strategis.

Bandara Rembele memiliki potensi besar sebagai jalur penyelamat ketika akses darat terputus akibat bencana. Lebih dari itu, bandara ini dapat menjadi pengungkit ekonomi: mempercepat distribusi hasil pertanian, membuka akses pariwisata dataran tinggi, serta memperkuat posisi Gayo dalam rantai ekonomi regional. Tanpa konektivitas yang memadai, Gayo akan terus berada dalam posisi rentan setiap kali bencana datang.

Pembangunan yang berkeadilan menuntut lebih dari sekadar proyek fisik. Ia membutuhkan keberpihakan kebijakan dan keberanian untuk melihat wilayah pinggiran sebagai bagian integral dari masa depan bangsa. Dalam konteks ini, Gayo bukan wilayah beban, melainkan aset. Dataran tinggi dengan potensi pertanian, pariwisata, dan kebudayaan yang kuat ini seharusnya ditempatkan dalam perencanaan nasional secara serius.

Seruan “Poleh mi ko Gayo” pada akhirnya adalah ajakan untuk mengembalikan kewarasan pembangunan. Normalitas hidup tidak boleh menjadi kemewahan bagi warga dataran tinggi. Anak-anak berhak bersekolah tanpa mempertaruhkan nyawa di jalan rusak. Petani berhak menjual hasil kebunnya tanpa harus menunggu akses terbuka berhari-hari. Masyarakat berhak atas rasa aman yang tidak bergantung pada cuaca dan keberanian semata.

Jika Gayo kembali diingat bukan hanya saat bencana, tetapi dalam perencanaan jangka panjang wilayah ini akan kembali menunjukkan jati dirinya: tangguh, setia, dan produktif bagi Indonesia. Namun jika tidak, sejarah akan mencatat satu ironi besar. Tanah yang pernah menjadi suara republik ketika republik nyaris dibungkam, justru harus terus mempertanyakan kehadiran negaranya sendiri.

Masihkah Gayo terlupakan?
Pertanyaan ini kini menunggu jawaban, bukan dari rakyatnya, melainkan dari arah kebijakan negara. (IG)