HMI Cabang Takengon-Bener Meriah Kecam Keras Represif Aparat Pembubaran Aksi Kawal Putusan MK

SIGAPNEWS.CO.ID | TAKENGON - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Takengon-Bener Meriah, mengutuk keras tindakan represif yang dilakukan aparat keamanan dalam membubarkan aksi kawal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang digelar di depan Gedung DPR Aceh dan juga kota Lhokseumawe dan beberapa wilayah yang ada di Aceh pada Jumat, 23 Agustus 2024.

Aksi damai yang dilakukan oleh mahasiswa dan elemen masyarakat lainnya tersebut berakhir dengan kekerasan ketika aparat mengambil langkah tegas untuk membubarkan massa.

Menurut Afdhalal, tindakan aparat keamanan yang menggunakan kekerasan tidak dapat dibenarkan dalam situasi apapun, terlebih dalam konteks aksi damai yang merupakan hak konstitusional warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum.

"Kami mengecam keras tindakan represif ini. Aparat seharusnya melindungi dan menghormati hak-hak dasar masyarakat, bukan justru melakukan tindakan yang mencederai demokrasi," tegasnya. 

Lebih lanjut, kami menegaskan bahwa wilayah tengah Aceh tidak akan tinggal diam atas tindakan ini.

"Kami dari wilayah tengah Aceh siap bergabung dengan elemen masyarakat lainnya untuk mempertanyakan dan mengawal kasus ini. Apa yang terjadi di Aceh hari ini adalah persoalan kita semua," ungkap ketua umum HMI cabang Takengon- Bener Meriah. 

Ketua umum HMI cabang Takengon-Bener Meriah Afdhalal juga menyampaikan kami akan tetap menuntut agar Kapolda Aceh segera mengambil tindakan tegas terhadap oknum kepolisian yang bertindak secara ugal-ugalan dalam menertibkan aksi tersebut.

"Bapak Kapolda Aceh harus segera menindaklanjuti dan memberikan sanksi tegas kepada oknum yang bertindak di luar batas kewajaran. Kami tidak akan menerima tindakan represif ini begitu saja," tegasnya.

Ia menambahkan bahwa HMI Cabang Takengon-Meriah akan terus mengawal perkembangan kasus ini dan siap bergandengan tangan dengan elemen masyarakat lainnya untuk menuntut keadilan.

"Kami tidak akan tinggal diam. Jika tindakan represif seperti ini dibiarkan, maka masa depan demokrasi kita berada dalam ancaman serius," tutup Afdhalal dengan penuh ketegasan.